BENGKULU, Tribratanewsbengkulu.com – Dream For Fredoom (D4F) sebuah kegiatan dengan menyetor sejumlah uang dengan janji keuntungan besar, masih menjadi perbincangan hangat di Bengkulu. Hal ini lantaran masih pro dan kontranya kegiatan menjanjikan keuntungan besar tersebut.
Di Acara Bengkulu Berdialog program baru RBTV, perdana digelar di Grage Hotel Bengkulu yang dipandu General Manager RBTV Dedy Wahyudi, SE, MM. Hadir sejumlah tokoh terkemuka di Provinsi Bengkulu, mulai dari penegak hukum, perbankan, MUI hingga tokoh Pers Bengkulu.
Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Drs.M. Ghufron, MM. M.Si memiliki analisa sendiri terhadap kegiatan berbentuk menghimpun dana ini. Dia menyebut dari data yang dimiliki Dream For Fredoom ini telah memiliki anggota sebanyak 40 ribu orang. Meski lembaga ini mengklaim merupakan perusahaan resmi berbadan hukum dan membuka portal di internet dengan nama Promonesia, namun dari penelusuran polisi diketahui perusahaan yang menaungi kegiatan itu tidak bergerak dibisnis waralaba melainkan hanya sebuah Yayasan Sosial.
Jendral Bintang satu ini menegaskan sesuai namanya kegiatan ini cuma memberikan mimpi. Pasalnya dengan janji 14 hari sekali, mendapat bonus berturut-turut selama enam kali, untuk enam putaran sudah pasti akan memunculkan defisit saldo untuk meneruskan janji bonus. ‘’Makanya ini hanya menjual mimpi, ‘’ tukas Kapolda.
menurut pantauan tribratanewsbengkulu.com Sekarang sudah mulai muncul korban dari peserta D4F tapi mereka masih malu-malu untuk menunjukkan jati dirinya karena telah mengalami kerugian material selama bergabung dengan D4F. Meski begitu Kapolda mengaku tidak dapat menindak kegiatan ini lantaran belum ada yang melapor sebagai korban dari kegiatan Dream For Fredoom pungkasnya.
Kapolda Bengkulu menghimbau kepada masyarakat untuk teliti dalam menyikapi kegiatan D4F ini
karena tidak ada suatu kelompok atau organisasi yang dapat memberikan untung yang berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Apabila ada peserta D4F yang mersa menjadi korban penipuan diharapkan segera melaporkan kepada kepolisian agar dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum, tukas Kapolda. ( Ald )
