TBnews, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, dalam kesempatan ini membeberkan capaian keterbukaan informasi publik Polri. Salah satunya adalah terkait dukungan Asta Cita yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Polri sangat mendukung Visi Misi Astacita dengan langsung membuat kebijakan dan Program yang didukung dengan strategi komunikasi Polri,” ujar Tjahyono.
Polri terus berupaya memaksimapkan diseminasi informasi publik melalui sejumlah program strategis. Hal ini untik memenuhi hak akses masyarakat atas informasi kebijakan dan program terkait Asta Cita Presiden Prabowo.
Tjahyono mengatakan, diseminasi informasi dilakukan melalui jaringan PPID Polri dari Mabes hingga Polsek. Tak hanya itu, Polri memiliki inovasi yakni multi-channel communication menggunakan Kanal Digital Polri, program kolaboratif, dan konten komunikasi.
Selain itu, Polri juga melakukan diseminasi informasi publik melalui berbagai media. Seperti Polri Super Apps Presisi, Portal Humas, E-PPID Polri, dan SPIT-Mediahub.
“Kami juga melakukan kolaborasi dengan platform media sosial, dengan target audience prioritas adalah generasi digital (usia 15-35 tahun),” terangnya.
Tjahyono menyebut pihaknya terus meningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pencanangan dan penandatangan komitmen bersama seluruh PPID di lingkungan Polri. Di mana 7 Satker dan 34 Polda sudah memiliki Manajemen Resiko.
Selain itu, tercatat 158 Satker Polri telah mendapatkan predikat WBK. Lalu 25 Satker telah mendapatkan predikat WBBM.
Adapun dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Polri turut bekerjasama dengan berbagai stakeholder.
“Polri berkolaborasi dengan bernagai sakeholder yaitu KIP, LSM, Dewan Pers, Media Massa dalam mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya.
Sebagai informasi, uji Publik ini menjadi ajang bagi Polri untuk menunjukkan sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilakukan di lingkungan internal. Partisipasi Polri dalam Uji Publik ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik.
Adapun ada tahap penilaian pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ) Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, Polri berhasil mendapatkan nilai maksimum yaitu 100.
