Konstitusi kita wakil khusus Pasal 30 mengatur Polri merupakan salah satu kekuatan utama sistem pertahanan rakyat semesta dengan melibatkan rakyat sebagai pendukung. Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Jika mengacu pada norma konstitusi tersebut di mana frasa “ serta menegakkan hukum” justru disebut terakhir setelah frasa “ melindungi” , “ mengayomi” , “ melayani” maka jelas ekspektasi kita terhadap Polri sangatlah besar. Kita bukan sekedar menginginkan Piolri yang profesional dalam menegakkan hukum, namun lebih dari itu kita menuntut Polri berperan besar dalam kehidupan kebangsaan.
Polri adalah salah satu sumber daya terpenting ketika kita menghadapi masalah kebangsaan yang luar biasa. Ketika badai pandemi Covid datang tahun 2019 hingga 2023 , Polri bersama TNI, Tenaga Kesehatan mengambil peran yang amat besar menyelamatkan bangsa kita dari potensi kekacauan dan malapetaka yang luar biasa besar.
Kita ingat saat itu kantor-kantor Polsek dijadikan sentra penanggulangan Covid, Anggota -anggota Polri dari pucuk pimpinan sampai tingkatan terendah terlibat secara terstruktur, sistematis dan masif melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat menghadapi Covid 19.
Kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, vaksinisasi hingga pembagian sembako kepada rakyat dilaksanakan hingga tingkat Polsek.
Hal nyaris serupa terjadi saat ini, setelah Pak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden dan menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Polri melalui Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan mengambil peran yang amat sangat signifikan. Polsek, Polres, Polda di seluruh Indonesia terlibat sebagai penggerak dan berperan sebagai perekat sumber daya organisasi nasional.
Situasi saat ini Indonesia bahkan sudah diambang swasembada jagung nasional. Presiden Prabowo tak sungkan menyebut Kapolri, Panglima TNI, beberapa menteri, sebagai tokoh-tokoh patriotik yang ada di sekitarnya dan dia merasa sangat beruntung.
Di bidang penegakan hukum kita melihat adanya arus besar gerakan reformasi Polri yang semakin maksimal di era kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Komisi III DPR RI mencatat Polri sebagai mitra yang paling responsif dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Berbagai bentuk keluhan dan laporan masyarakat baik persoalan penanganan perkara pidana, persoalan pembinaan anggota hingga persoalan pendidikan di lingkungan Polri diselesaikan tuntas dalam waktu yang singkat.
Kalau kita mau jujur keluhan masyarakat soal perilaku oknum anggota Polri memang masih ada, tetapi jumlahnya terus menurun. Kasatmata kita melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bersifat terobosan dilakukan dalam rangka mengakomodir keluhan masyarakat.
Tantangan ke depan tentu tetap besar, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri selalu paralel dengan ekspektasi masyarakat terhadap Polri sebagaimana saya sampaikan pada awal tulisan ini. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, semangat terus Institusi dan anggota Polri, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jelas, Polri berhasil aktualisasikan peran pelayan rakyat. Selamat Hari Bhayangkara ke 79
